Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perda No. 02 Tahun 2016

Abstract

Pariwisata halal merupakan segmen baru dalam pengembangan pariwisata dengan begitu pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip Syariah terhadap wisatawan. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda No. 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal guna menyiapkan provinsi NTB sebagai salah satu destinasi pariwsata halal di Indonesia. Pariwisata halal merupakan sektor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan meningkatkan angka kunjungan wisatawan, pengembangan pariwisata halal melingkup berbagai unsur seperti pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dan terlebih lagi dari kalangan pelaku usaha industri pariwisata. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 02 Tahun 2016 serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskrptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 02 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dalam hal industri pariwisata halal di wisata senggigi lombok barat belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Contoh pengelolaan akomodasi masih kurang maksimal yakni restoran yang tidak mempunyai label kehalalan setiap produknya, masih belum tersedia peralatan solat, arah kiblat ataupun Al- Qur’an di setiap kamar hotel kecuali tamu on request, musholla dan tempat wudhu belum terpisah antara laki-laki dan perempuan.