Perlindungan Konsumen dari Penggunaan Label Halal Tidak Resmi oleh UMKM Produk Makanan Perspektif Hukum Positif dan Islam

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik penggunaan simbol halal yang tidak memiliki legitimasi resmi pada produk makanan UMKM di wilayah Sekarbela, Kota Mataram, dengan pendekatan hukum positif dan fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi konsumen Muslim, label halal dipandang sebagai jaminan utama atas kehalalan produk, sedangkan bagi konsumen non-Muslim, label tersebut berfungsi sebagai indikator kualitas dan keamanan pangan. Di sisi lain, pelaku usaha pada umumnya memahami urgensi sertifikasi halal, namun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan biaya, rendahnya pemahaman, serta kompleksitas prosedur sertifikasi. Dalam perspektif fiqih muamalah, penggunaan simbol halal tanpa sertifikasi resmi mengandung unsur tadlis (penipuan) dan gharar (ketidakjelasan), sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan perlindungan terhadap hak konsumen. Sementara itu, dalam hukum positif, praktik tersebut melanggar ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal dan larangan penyampaian informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah melalui peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penegakan hukum yang konsisten guna menjamin perlindungan konsumen dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kehalalan produk..