Praktik Perjanjian Jual Beli Hak Guna Pengelolaan Hutan di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik perjanjian jual beli hak guna pengelolaan hutan di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat dan menilainya menurut Hukum Ekonomi Syariah. Persoalan utama muncul karena sebagian masyarakat yang memperoleh hak kelola hutan dari pihak berwenang kemudian mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain melalui transaksi yang dipahami sebagai jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat pemegang hak kelola, pembeli hak kelola, pemerintah desa, dan KPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pengelolaan hutan diberikan melalui tahapan permohonan, verifikasi administrasi, verifikasi teknis, serta persetujuan atau penolakan. Setelah memperoleh hak kelola, sebagian pemegang hak menjual hak tersebut dengan tahapan penawaran, pertemuan, pengecekan lokasi dan luas lahan, penetapan harga, pembayaran, dan penyerahan penguasaan lahan. Faktor yang mendorong praktik tersebut antara lain kebutuhan ekonomi mendesak, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan hak kelola dan hak milik, keterbatasan biaya mengelola lahan, serta berkurangnya tenaga karena usia. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi tersebut bermasalah pada objek akad karena hak kelola hutan bukan objek milik sempurna yang bebas diperjualbelikan, melainkan amanah pengelolaan atas kawasan hutan yang berada dalam penguasaan negara. Oleh sebab itu, meskipun terdapat kerelaan, ijab kabul, harga, dan pembayaran, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat objek akad yang sah.