Prinsip Penentuan Upah Minimum Pada PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah

Abstract

Disahkannya PERPPU No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja memimbulkan kontroversi, salah satunya pembahasan terkait formulasi pembayaran upah minimum yang dapat berubah dikarenakan faktor tertentu yang tertuang dalam Pasal 88D bab IV Ketenagakerjaan. Penelitian ini ingin melihat persoalan formulasi upah minimum pada Pasal 88 Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perspektif maqashid syariah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Teori maqashid syariah digunakan sebagai analisis deskriptif analitik menjawab rumusan masalah.
Hasil penelitian yaitu Formulasi penetapan upah minimum pada Pasal 88D Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU No. 2 Tahun 2022 termasuk kategori maqashid daruriyyat (Kebutuhan primer) yang harus terpenuhi, sebab upah bersifat fundamental dan krusial bagi kelangsungan hidup. Ditinjau melalui lima unsur maqashid syariah, pertama dari sudut pandang hifz ad diin ketidakpastian upah bisa mengganggu aktifitas beribadah, dan mengancam agama dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kedua, hifz an nafs, ketidakpastian minimum p embayaran upah berakibat kepada kualitas makan sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Ketiga, hifz al maal, penurunan pendapatan berimbas kepada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tiadaan simpanan untuk keperluan tak terduga. Keempat, hifz al aql, berubah-ubahnya penentuan upah minimum mempengaruhi kewarasan berpikir akibat berkurangnya pemasukan. Kelima, hifz an nasl, berkurangnya pendapatan berakibat kepada ketakutan untuk membangun keluarga sehingga garis keturunan terputus