Jual Beli Pupuk Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah memberikan subsidi terhadap harga pupuk agar petani dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau. Namun, seringkali terjadi praktik jual beli pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) praktik jual beli pupuk bersubsidi di luar HET di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; (2) bentuk perlindungan hukum bagi pembeli; dan (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani, pengecer pupuk, serta pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, dan menganalisis data dengan model Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, penjualan di atas HET berlangsung terutama pada musim tanam padi dan tembakau, disertai distribusi yang tidak tepat sasaran dan adanya oknum yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi sehingga sekitar 20 kelompok tani tercatat membeli di atas HET. Kedua, pembeli sebenarnya telah dilindungi secara hukum melalui Permentan Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyediakan sanksi administratif dan pidana, serta melalui Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hak khiyar dalam fikih. Ketiga, ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik tersebut mengandung unsur kezaliman dan kecurangan harga (ghabn), sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, larangan memakan harta secara batil, dan asas kerelaan yang menjadi syarat sah akad. Perlindungan hukum yang tersedia belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya pelaporan oleh petani.